CORAKNEWS.COM, JAKARTA,– Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM mengatakan, Fraksi Partai Demokrat menyatakan siap melindungi industri dalam negeri, serta siap mengawal industri dalam negeri untuk tumbuh di negaranya.
“Hari ini, kehadiran Bapak-Bapak sekalian, dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan bahwa, adanya kebuntuan pengusaha dengan pemerintah. Saya yakin Bapak Bapak hadir kesini karena ada kebuntuan, betul Pak?, Makanya datang kesini, kalau tidak buntu pasti nggak datang kesini…,” kata Hendrik Sitompul mengawali komentar dan pendapatnya, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan API, bertempat di Ruang Rapat Komisi 7 DPR RI Jakarta, Rabu (10/7/2024). Dengan agenda : pembahasan tentang permasalahan terpuruknya industri Tekstil Nasional.
Lebih jauh kata Hendrik, pihaknya sangat berempati dengan kondisi industri
Tekstil hari ini. “Kita banyak baca di media turun semua, ya akhirnya tenaga kerja
yang akan jadi korban semuanya,” tegas Hendrik.
Tingkat penyeludupan, lanjut Hendrik, terhadap tekstil ini luar biasa. Pertama, katanya, melihat pelabuhan Indonesia sangat luar biasa, banyak sekali pintu masuk dari pelabuhan resmi maupun tidak resmi. “Saya sangat berharap, sebenarnya industri ini, Ya.., asosiasi ini bisa bekerjasama tidak hanya di Kementerian Perindustrian, tapi juga Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai, karena pintunya di Bea Cukai. Menurut saya, apapun dibuat Regulasi Perdagangan, kalau tidak Bea Cukai tidak bisa tegak lurus ya, susah kita ini, betul itu?..,” tanya Hendrik, kepada peserta yang hadir.
Menurut Hendrik, untuk melindungi industri dalam negeri, perlu stakeholder kerjasama. “Tidak hanya Kementerian Perindustrian, tidak hanya Kementerian Perdagangan, tapi juga Kementerian Keuangan, ini harus hadir. Kita khawatir regulasi dari perdagangan sama Perindustrian tidak selaras. Apalagi Kementerian Keuangan. Pintu masuknya itu di Bea Cukai. Saya hanya khawatir, Bea Cukai mau meningkatkan pendapatan, sehingga dimasukkan semua barang ini, akhirnya industri kita colaps semua. Saya khawatir begitu..,” jelas Hendrik Sitompul.
Ini, lanjutnya, harus dibuat keseimbangan. Siapa yang bisa menyuarakan ini. “Makanya saya berharap sekali sebenarnya, Asosiasi tidak hanya ke komisi 7, komisi 6 juga,
Ke komisi 6 perdagangan. Selanjutnya, harus di sampaikan juga kepada komisi 11, keuangan. ya, Bea Cukai.
Jangan gara gara mau meningkatkan pendapatan negara melalui Bea Cukai
tapi industri dikorbankan, tidak boleh begitu. Gimana namanya?, Dimana work skill itu?. Nah ini yang Saya kira harus dibuat kolaborasinya Pak, Jadi Saya harap sekali sebenarnya stake holder ini
Kementerian perindustrian, Perdagangan, Keuangan yang harus duduk sama.
Nggak bisa sendiri-sendiri yang ngurus industri..,” harap Hendrik.
Dijelaskan, selama 3 stake holder itu tidak duduk sama, Hendrik mengakui, tidak punya harap banyak industri di Indonesia bisa maju. “Pasti semua membawa egonya, ego sentrisnya. Dia ngurus ini, Saya mau meningkatkan pendapatan, Saya mau mengatur perdagangan. Kalau perdagangan saya kira gini. Ya..,buat operasi lah kita
Operasi pasar kita buat,” tegas Hendrik.
Selanjutnya kata Hendrik, harus dilihat dari tekstil semua ada nggak pendapatan negara,
ada nggak mereka memberikan pajak pada negara. “Ini kan susah, makanya kita juga pengen tahu juga pada pengusaha,
ini bagaimana kita buat operasi kepada tekstil ataupun barang jadi yang di luar sana. Supaya kita tahu nih, dia bayar pajak atau tidak, gitu loh…,” tegas Hendrik.
Begitupun, menurut Hendrik Sitompul, pintunya semua itu ada di Kementerian Keuangan. “Kalau semua mau meningkatkan pendapatan dari Cukai, Wah, dia yang naik kita yang turun. Inilah yang menjadi keprihatinan kami dari Fraksi Partai Demokrat. Inilah yang harus kita selesaikan. Pimpinan.., Saya kira ini Perlu adanya satu kesatuan, para institusi ini untuk bisa bergabung Pak, Kementerian Keuangan, Perdagangan dan Industri.
Kalau tiga institusi ini tidak bergabung Pak, Saya pesimis Industri kita bisa maju..,” kata Hendrik.
Hendrik juga berharap, agar API menyampaikan karakter atau bentuk atau barang barang tekstil yang tidak kena pajak. Juga dijelaskan signifikasinya, barang-barang yang nggak kena pajak, yang bodong-bodong agar dijelaskan. “Jadi.., temen-temen API lah yang tahu itu semua. Jadi itu Saya kira masukkan dari Saya. Dan Saya kira ini harus segera dilanjutkan, kalau kita biarkan seperti ini, Saya sangat prihatin sekali terkait dengan tenaga kerja kita Pak. Jangan gara gara meningkatkan pendapatan negara Industri kita turun. Itu tidak baik. Saya kira begitu Pimpinan, terima kasih..,” pungkas Hendrik Sitompul. (red/*).
