Jakarta (CN) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran Rp 22,05 triliun di 2023 untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal ini sebagai wujud dukungan dari sistem demokrasi Indonesia.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang digelontorkan di beberapa kementerian/lembaga (KL).
“Anggaran pemilu, 2023 totalnya sekitar Rp 22 triliun,” kata Isa, Kamis (16/2/2023).
Lebih rinci dijelaskan anggaran tersebut terbagi di pagu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 13,95 triliun, di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 5,53 triliun, serta di 12 K/L lainnya sebesar Rp 2,57 triliun.
Sebelumnya, Isa memastikan bahwa tahapan Pemilu 2024 bisa terlaksana dengan baik melalui anggaran yang disalurkan pemerintah. Meskipun, target defisit pada 2023 Rp 598,2 triliun atau lebih tinggi dari realisasi 2022 yang mencapai Rp 583,5 triliun.
“Tidak berarti kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan. Kita akan tetap mengawal kegiatan Pemilu agar terlaksana sesuai tahapannya dengan baik,” kata Isa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (15/2/2023).
Isa memastikan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dan berbagai proyek strategis nasional (PSN) lainnya di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mangkrak meski ada pergantian kepemimpinan.
“Kita akan mendukung pembangunan di IKN yang kita harapkan bisa kita mulai gunakan nanti di 2024. Hal-hal lain yang sudah menjadi prioritas nasional atau proyek strategis nasional yang sudah berjalan dan tentu kita harapkan tuntas, tidak mangkrak pada saat pergantian presiden nanti,” ucapnya.(dtk)
