CORAKNEWS.COM, MEDAN.,– Koordinator Pusat Monitoring Politik Indonesia (PMPHI) Drs.Gandi Parapat menilai, manajemen Pemerintahan Kabupaten Batubara yang dipimpin Bupati H.Baharuddin Siagian,SH,M.Si masih lemah.
Hal ini terbukti adanya aksi unjuk rasa yang digelar elemen masyarakat Batubara yang menamakan dirinya AMPERA (Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batubara) di kantor Bupati Lima Puluh, Selasa (3/2/2026)
Dalam aksi demo AMPERA, Koordinator Aksi Sahnan Afriansyah menegaskan bahwa Perbub Nomor 13/2025 sebagai payung hukum sengaja dibuat untuk melempangkan tindakan monopoli dalam pelaksanaan proyek Pojok Baca Digital yang dibuat di setiap kantor kepala desa untuk kepentingan oknum tertentu.
Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya satu perusahaan Asia Global Mandiri yang mengerjakan proyek Pojok Baca Digital dengan pagu proyek Rp.15 juta per pojok baca digital, dengan jumlah 141 desa, kata Sahnan dalam orasinya dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP.
Menurut Gandi, sangat wajar apabila proyek Pojok Baca Digital ini diprotes oleh mahasiswa dan pemuda.
Sebenarnya proyek ini tidak menimbulkan masalah apabila perencanaan dilakukan secara matang.Dalam hal ini pihak Pemkab Batubara sejak awal perencanaan melibatkan kepala desa sehingga tidak ada permasalahan di kalangan kepala desa.
Menurut pantauan Gandi, ada juga kepala desa tidak mengetahui program pojok baca digital ini sehingga hal ini mengindikasikan tidak ada kordinasi dengan kepala desa padahal anggarannya bersumber dari dana desa, kata Gandi
Menurut Gandi, sebelum terbit Perbup 13/2025 tentang (BKK) Bantuan Keuangan Khusus sebagai regulasi proyek Pojok Baca Digital se Kabupaten Batubara seharusnya ada masukan dari Kepala Dinas PMD sehingga bisa dikoordinasikan dengan kepala desa.(Red/rel)
