Hal ini disampaikan Dadan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Purbaya dan sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga lain di Kantor Kemenko Perekonomian siang ini.
“Ya kita membicarakan terkait harmonisasi anggaran yang perlu dilakukan terutama menyikapi situasi,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Sesuai keputusan rapat tadi, Dadan menyebut anggaran yang diterima BGN masih sama dengan yang sudah tertuang dalam APBN 2026 yakni Rp 335 triliun.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026,” ujar Dadan.
” Tadi sudah kita bicarakan terkait dengan hal itu. Untuk sementara kita masih belum ada perubahan dan menunggu situasi yang aman,” sambungnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pangkas anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) jika harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan. Langkah ini dimaksudkan untuk menghemat APBN dan menekan defisit fiskal.
Sebab dari hasil perhitungan Kemenkeu saat ini, tekanan harga minyak berpotensi memperlebar defisit APBN. Jika terpaksa perlu ada penyesuaian anggaran imbas melonjaknya harga minyak, maka akan ada langkah penghematan anggaran.
“Kalau harganya US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih. Kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa ada yang lain kan, bisa penghematan misalnya di MBG,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026).
” Yang jelas MBG bagus tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu yang lain-lain. Misalnya beli motor SPPG, jadi ganti motor, mereka senang, saya rugi. Misalnya lagi beli komputer di SPPG dikasih komputer,” sambung Purbaya.
Di luar itu, Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi serapan anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp 44 triliun hingga 9 Maret 2026. Hingga periode tersebut, program MBG telah menjangkau 61,62 juta penerima.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menerangkan program MBG ini dijalankan melalui 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun sebaran penerimanya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan.
” Pada Februari ini sekitar 50 juta siswa dan 10,5 juta penerima yang non-siswa, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan juga lansia,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).(dtk)
