Jakarta (CN) Aliansi sipil mendorong Pemilu bersih di 2024. Aliansi yang menamakan diri Komunitas Pemilu Bersih pun meminta publik untuk mengawasi potensi kecurangan dalam tiap proses pemilu.
“Komunitas Pemilu Bersih itu sebetulnya kita gagas katakanlah membangun narasi positif tentang pemilu dan mendorong supaya proses-proses pemilu kita itu berlangsung secara bersih,” kata Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jerry Sumampouw, dalam konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (27/2/2023).
Jerry menilai dalam menciptakan pemilu yang bersih, ada tiga sektor yang perlu diperbaiki. Tiga sektor itu meliputi penyelenggara pemilu yang bersih, politisi yang bersih hingga pemilih yang bersih.
“Kami melihat sekarang ini bukan problem pemilu itu tidak hanya pada politisinya sebetulnya, karena itu kita menyasar tiga target ya. Jadi Komunitas Pemilu Bersih ini mendorong pertama, penyelengara bersih, kemudian politisi bersih, dan ketiga itu pemilih bersih,” ujar Jerry.
“Jadi tiga komponen ini kami anggap penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemilu yang baik dan berkualitas,” tambahnya.
Dalam konteks penyelenggara pemilu, Komunitas Pemilu Bersih mendorong pentingnya sikap independensi. Penyelenggara pemilu, kata Jerry, diwajibkan tidak terlibat dalam satu kepentingan apapun.
Jerry menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi tiga komponen penting dalam konteks penyelenggara pemilu untuk bersikap transparan dan independen dalam tiap pengambilan keputusan.
“Kita melihat kemarin ada persoalan-persoalan yang muncul dalam verifikasi faktual. Ada persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini dalam verifikasi anggota DPD, ada persoalan yang muncul dalam coklit.
Tadi malam sebagian ke sini berkoordinasi dengan PPLN karena ada banyak hal yang belum terdistribusi dengan baik. Nah penyelenggara pemilu bersih ini menjadi penting dalam konteks ini,” ucap Jerry.
Sektor pemilih juga menjadi hal yang disorot Komunitas Pemilu Bersih. Pemilih, kata Jerry, terkadang hanya berperan sebagai komoditas suara yang mudah diarahkan oleh para politikus.
Dia menilai pemilu yang bersih juga harus didukung dengan perbaikan pemahaman politik yang lebih baik dari para pemilih.
“Cerita tentang politisasi SARA yang kemungkinan besar di (Pemilu) 2024 ini bisa terjadi ini sebetulnya bagian dari problematika pemilih kita yang memang harus diselesaikan. Kami ingin mendorong pemilih yang bertanggungjawab, berdaulat, dan bersih untuk memperbaiki kualitas pemilu kita ke depan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menambahkan, persoalan dana pemilu di sektor politikus juga harus diawasi ketat. Dia menyoroti soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait uang triliunan rupiah hasil tindakan ilegal mengalir untuk kepentingan pemilu partai politik.
“Ketika PPATK mengatakan triliunan rupiah uang sekarang mengalir ke, diasumsikan, ke kegiatan pemilu, Bawaslu-nya memandang itu bukan pekerjaan dia. Terus pekerjaan siapa? KPK katanya, Kejakasaan, padahal PPATK mengatakan uang terkait pemilu. Pengawas pemilu dia bingung mau ngapain, sementara pemilunya jalan terus,” katanya.
Menurut Ray, pengawasan kecurangan terkait transaksi keuangan di Pemilu 2024 harus diperhatikan untuk menciptakan pemilu bersih.
“Nah oleh karena itu inisiatif-inisiatif seperti ini menjadi penting. Oleh karena itu kita harus bersatu padu karena sendirian sudah nggak bisa sekarang,” pungkas Ray.(dtk)
