CORAKNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh aktivis hingga influencer di media sosial. Dasco menyebut akan mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas hal tersebut.
“Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8,” kata Dasco setelah menerima audiensi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) hingga anggota kepemudaan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Dasco menyebut aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Dasco mengatakan bakal mengumpulkan fraksi-fraksi di DPR membahas hal itu.
“Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ungkapnya.
Dirangkum, Rabu (3/9), tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh sejumlah influencer hingga aktivis. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.
Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.
Ada dua bagian tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah ’17+8 Tuntutan Rakyat’ dan ’17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu’-‘8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun.
Berikut isi lengkapnya:
17+8 Tuntutan Rakyat
DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER
– Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
– Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
– Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
– Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
– Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
– Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
– Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
– Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
– Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
– Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
– Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
– Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
– Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
– Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
– Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
– Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
DALAM 1 TAHUN, DEADLINE: 31/8/2026
– Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
– Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
– Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
– Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan
– Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
– Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
– Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
– Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan. (dtk)
