Jakarta (CN) Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024 bukanlah hal yang mudah, terutama mengawasi kampanye di rumah ibadah.
Bawaslu pun menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk sama-sama mengawasi kampanye pada pemilu mendatang.
“Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari seperti pemilu,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam keterangan tertulis, Kamis (2/2/2023).
“Kerja-kerja Bawaslu semoga bisa ditopang oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga bisa menciptakan pemilu sejuk yang kondusif dan berintegritas,” sambungnya.
Oleh sebab itu, untuk menciptakan Pemilu yang bebas dari polarisasi SARA, Bawaslu bekerjasama dengan MUI Pusat untuk mengawasi tahapan Pemilu 2024. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak akan terpecah belah hingga pemilu usai.
“Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain. Ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat banyak bahwa Pemilu 2024 yang pemilihannya pada Februari 2024 tidak akan terpecah sampai selesai yang berlanjut pilkada (pemilihan) pada bulan November tahun 2024 juga berjalan lancar, tidak tidak terjadi polarisasi,” kata dia.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi, mengatakan tidak mudah melakukan penindakan berkaitan dengan politisasi SARA. Oleh sebab itu, dia menyampaikan perlunya bantuan dari tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat.
“Pengalaman saya dulu sewaktu menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah sewaktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dengan dukungan tokoh agama, maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik,” tutur Puadi.(dtk)