Jakarta (CN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal potensi masalah yang terjadi di tiap pemilihan umum (Pemilu). Salah satu yang disorot Jokowi perihal praktik politik uang.
Jokowi menyebut politik uang sebagai salah satu penyakit pemilu. Praktik itu selalu hadir dalam tiap penyelenggaraan pemilihan umum.
“Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada,” kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
Jokowi hadir dalam rangka acara Konsolidasi Nasional Bawaslu jelang Pemilu 2024. Jokowi mengatakan praktik politik uang itu selalu dilihatnya berdasarkan pengalamannya mengikuti pemilu mulai tingkat pemilihan daerah hingga pemilihan presiden.
“Kalau ada yang bilang nggak ada, pak, sudah nggak ada, pak, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada pemilihan walikota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang bantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada,” ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta peran aktif Bawaslu dalam mencegah tiap potensi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Jokowi meminta Bawaslu juga melibatkan peran aktif masyarakat.
“Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang. Karena kalau ini dibiarkan berlama-lama maka ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” katanya.
Minta Bawaslu Petakan Potensi Masalah
Jokowi juga meminta Bawaslu mulai memetakan potensi masalah dalam Pemilu 2024. Tiap ruang kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu harus sudah diantisipasi oleh Bawaslu.
“Saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, petakan segera potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran, harus dipetakan,” kata Jokowi.
Pemetaan potensi masalah ini, kata Jokowi, penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
“Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan jangan ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang panting,” katanya.
Jokowi meminta peran aktif para petugas Bawaslu dalam mengawasi potensi pelanggaran pemilu. Dia menekankan anggota Bawaslu tidak hanya bekerja ketika laporan pelanggaran pemilu masuk.
“Jangan hanya bekerja pada saat terjadi pelanggaran. Tidak diam atau pasif menunggu pengaduan tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial,” tutur Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi juga berharap Bawaslu bisa dengan cepat menyelesaikan potensi masalah di pemilu, tidak harus menunggu menjadi gesekan yang besar.
“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga. Jangan tunggu membesar,” pungkas Jokowi.(dtk)
