CORAKNEWS.COM, JAKARTA – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Hal itu terjadi usai Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran dan terjadi aksi saling balas.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan serangan AS-Israel ke Iran akan memukul ekonomi Indonesia lewat harga energi yang meningkat.
Harga minyak dunia yang sekarang sudah berada di kisaran US$ 70 per barel, diperkirakan akan naik sampai US$ 80 per barel.
“Iran adalah negara yang cukup kuat dari sisi pertahanan, jadi ada kemungkinan bahwa ini akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Artinya kalau risiko bagi Indonesia adalah kemungkinan harga minyak akan meningkat,” kata Faisal, Minggu (1/3/2026).
Jika perang terus berlanjut dan mempengaruhi pasokan minyak di Selat Hormuz, harga minyak dunia diperkirakan bisa tembus US$ 100 per barel. “Artinya itu sudah masuk ke zona yang tinggi, rekor sudah beberapa tahun sebetulnya kita tidak mengalami kenaikan setinggi itu, tertinggi ketika awal perang Rusia dengan Ukraina,” tambah Faisal.
Jika harga minyak sudah sampai US$ 100 per barel, Faisal memperkirakan akan terjadi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri termasuk yang disubsidi pemerintah yakni Pertalite dan Solar. Jika itu tidak terjadi, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan bengkak.
“Kalau BBM yang tidak disubsidi sudah pasti naik ya karena dia fluktuatif mengikuti harga pasar. Lebih parah adalah kenaikan atau penyesuaian dari harga BBM yang disubsidi karena ini penggunanya paling banyak dan mencakup masyarakat menengah kelas bawah terutama Pertalite dan Solar,” ucapnya.
Tidak berhenti sampai di situ, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menambahkan bahwa kenaikan biaya itu dapat merambat ke ongkos transportasi dan logistik. Ujungnya mendorong inflasi biaya pada pangan dan barang konsumsi.
“Pada saat yang sama, gejolak geopolitik biasanya memicu arus modal global berpindah ke aset aman sehingga rupiah menghadapi tekanan dan imbal hasil SBN berisiko naik karena investor meminta kompensasi risiko lebih tinggi,” jelas Syafruddin.
Dampak tidak langsungnya adalah perusahaan menunda investasi, eksportir menghadapi biaya pembiayaan dan logistik yang lebih mahal, sementara konsumsi melemah ketika ekspektasi inflasi naik.
” Kementerian teknis harus memperkuat stabilisasi pangan dan logistik karena jalur inilah yang paling cepat mengubah kenaikan biaya energi menjadi kenaikan harga harian. Indonesia juga perlu mengaktifkan diplomasi ekonomi dan kerja sama kawasan untuk mendorong de-eskalasi dan menjaga kelancaran jalur perdagangan,” ucap Syafruddin.(dtk)
