Jakarta (CN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan banyak daerah yang menganggarkan biaya perlindungan sosial cuma 1%. Padahal anggaran biaya perlindungan sosial sangat penting untuk membantu masyarakat miskin.
Menurutnya masih banyak sekali masyarakat di daerah yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka dari itu anggaran perlindungan sosial seharusnya jadi prioritas pemerintah daerah.
“Kita kan tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1%, mestinya diprioritaskan dulu,” ujar Jokowi dalam Rakornas Wasin, yang diadakan di Gedung BPKP, bilangan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Jokowi menyatakan masalah seperti ini seharusnya diawasi juga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dia bilang semua anggaran pemerintah baik di pusat maupun daerah harus dikeluarkan secara produktif.
“Jal hal begini perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal. Agar anggaran kita produktif betul, sekali lagi sekarang ini. Kita bersaing dengan negara lain,” tegas Jokowi.(dtk)
