Posisi ULN juga tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026. Bulan lalu ULN juga mengalami kenaikan sebesar 2,0% (yoy).
“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 sebesar US$ 217,3 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026.
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” kata Ramdan Denny.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial atau mencapai 22,0% dari total ULN pemerintah, lalu untuk urusan Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 20,6%, Jasa Pendidikan mencapai 16,2%, Konstruksi mencapai 11,5%, serta Transportasi dan Pergudangan mencapai 8,5%.
Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian global.
Kemudian, ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi ULN swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar US$ 195,9 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 0,1% secara tahunan. Kontraksi tersebut lebih terbatas dibandingkan dengan kontraksi sebesar 0,5% pada April 2026.
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 0,8%, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada April 2026 sebesar 5,0%.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total ULN,” sebut Ramdan Denny.(dtk)
