CORAKNEWS.COM, P. SIDIMPUAN – Puluhan Wartawan yang bertugas di Pemerintagan Kota (Pemko) Padangsidimpuan melakukan aksi demo ke Kantor Walikota Padangsidimpuan, Senin (16/6) menuntut agar Kadis Kominfo di “copot” sebab kurang becus bekerja serta terkesan kurang bermitra dengan para wartawan, ini dibuktikan dengan dana pembinaan dan peliputan serta kliping pemberitaan Pemerintah Kota Padangsidimpuan di hapus ditambah lagi kurang transparsinya anggaran di Dinas tersebut.
Para wartawan yang tergabung Mata Pena Indonesia melakukan orasi di halaman kantor Walikota tersebut sebelum diterima Walikota Padangsidimpuan yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kesra dan Hukum Rahmad marzuki Nasution, Kasatpol PP Zulkifli Lubis ( Makmak utom).
Kadis Kominfo Padangsidimpuan Nurcahyo menyahuti tuntutan para wartawan mengatakan apa yang dituntut para wartawan terutama masalah kliping dan anggaran katanya jadi temuan BPK dan dipotong oleh DPRD Padangsidimpuan.
Dalam surat pernyataan sikapnya para wartawan yang tergabung dalam “Mata Pena Indonesia” tersebut menyampaikan beberapa point diantaranya: 1.Transparansi anggaran Dinas Kominfo Kota Padangsidimpuan terkait pembinaan,peliputan dan biaya iklan. 2. Klasifikasi terkait dugaan Kadis Kominfo yang menghambat kemitraan antara wartawan dengan Pemko Padangsidimpuan khususnya penghapusan anggaran pembinaan kliping di final tersebut.3.Perbaikan hubungan kemitraan antara Wartawan dan Pemko Padangsidimpuan yang dinilai kurang harmonis sejak di jabat Nurcahyo sebagai Kadis.4.Pertimbangan pencopotan Kadis Kominfo Padangdidimpuan demi terjudnya kemitra yang harmonis dan 5.Permintaan pada DPRDKota Padangsidimpuan untuk tidak melakukan intervensi yang berlebihan terhadap anggaran pembinaan wartawan di Pemko Padangsidimpuan.
Usai dari kantor Walikota para Wartawan melanjutkan demonya ke Kantor DPRD Padangsidimpuan yang kebetulan berseberangan kantornnya dengan kantor Walikota tersebut.
Di kantor perwakilan rakyat tersebut para wartawan di terima oleh komisi II DPRD Padangsidimpuan diantaranya Ketua Dewi Portugal, Taty Ariaty Tambunan dan Andi Umalo.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padangsidimpuan Dewi Portuna dihadapkan para kuli tinta tersebut mengatakan Kami tidak pernah mengintervensi ataupun memotong dana para wartawan kita hanya melakukan pengawasan,kalaupun ada Dinas yang mengatakan dana Wartawan kita potong itu tidak benar dan kita akan memanggil Dinas yang bersangkutan dan meminta penjelasannnya.
Sementara Taty ariaty Tambunan menambahkan, kami tidak ada mengintervensi,terlebih lagi masalah anggaran Wartawan,kami keberatan,kami akan mengundang kominfo untuk memperjelas persoalan ini” Kita akan membuat DRP ( Dengar Rapat Pendapat) Dewan dengan pihak Walikota ataupun Dinas Kominfo Padangsidimpuan biar persoalan ini jelas dan tuntas,” Jangan ada dusta diantara kita,” Kata Taty kesal.
Hal senada juga ditambahkan Andi Lumalo anggota komisi II DPRD Kota Padangsidimpuan,kita sependapat dengan ketua komisi II dan akan memanggil beberapa Dinas yang slalu memojokkan DPRD dan slalu melemparkan persoalan pada kita,” kita tidak mau hubungan yang telah terjalin baik selama ini antara DPRD dan para Wartawan rusak,” kata Umalo.
Akhirnya antara DPRD dan para Wartawan sepakat untuk dilakukan DRP yang akan dilangsungkan dalam minggu ini ( Laidin Pohan).
