Jakarta (CN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pemerintah dan KPU kerap berkomunikasi terkait pemenuhan dukungan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Menurut Direktur Fasilitasi Pemajuan Demokrasi Kemendagri, Ispahan Setiadi, pihaknya membutuhkan upaya yang keras untuk menjangkau pemilih di daerah-daerah terpencil dan terluar.
“KPU itu sampai mengidentifikasi lembaga Ad Hoc mereka di daerah terluar kesulitan terkait dengan gudang, sarana, prasarana, dan selalu mengingatkan pemerintah bagaimana dukungan pemerintah bisa berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan,” kata Ispahan dalam diskusi AIPI bertajuk ‘Menakar Ulang Kinerja Pemilu’ di Mercure Hotel, Cikini, Minggu (12/2/2023).
Berdasarkan permasalahan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dikatakan banyak menerbitkan surat edaran ke pemerintah-pemerintah daerah. Adapun penjelasannya supaya Pemda menyediakan dukungan kesiapan penyelenggaraan Pemilu mendatang.
“Kami sekarang coba mengidentifikasi. Di setiap tahapan dipantau persoalannya dan apakah ada kekurangan dukungan Pemda,” tutur dia.
Sebenarnya, lanjut Ispahan, pemerintah tak berkeberatan membantu KPU untuk mengakomodir. Ia menilai dalam proses perumusan kebijakan, KPU disebut sudah berproses sesuai jalannya.
“Kami dari pemerintah menyampaikan, selama ini dalam proses perumusan kebijakan, masalah berkaitan dengan tahapan kepemiluan dari pusat hingga daerah, KPU menurut kami sudah dalam trek yang benar,” kata Ispahan.
Menurutnya untuk distribusi logistik KPU juga masih menemukan kendala. Meski demikian, lanjut Ispahan, pengamanan distribusi ke daerah dipastikan lancar mengingat dukungan dari BPBD, TNI hingga Polri.
“Ini yang kami sosialisasikan bahwa di setiap tahapan itu. Kami sekarang coba mengidentifikasi ada terkendala nggak setiap dukungan pemerintah di tiap tahapan. Di setiap tahapan dipantau persoalannya dan apakah ada kekurangan dukungan Pemda,” ujar dia.(dtk)
