CORAKNEWS, JAKARTA,– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM tahun 2023 mencapai Rp300,3 triliun atau 116% dari target yang ditetapkan, sebesar Rp254 triliun.
Kenaikan signifikan PNBP dari sektor ESDM ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hendrik H Sitompul. Namun begitu, Hendrik menilai, kinerja sektor ESDM masih kurang sempurna, karena PNBP dari minyak dan gas menurun.
Untuk itu, Hendrik mendesak Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan produksi dan lifting migas. ”Menteri ESDM harus memberikan target PNBP migas kepada KKKS,” kata Hendrik dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Selasa (19/3/2024).
Selain itu, Hendrik juga meminta Menteri ESDM untuk meningkatkan pengawasan terhadap Izin Niaga Umum (INU) atau agen BBM industri yang masih melakukan transaksi jual-beli tanpa pajak.
“Temuan saya di Banten, ada INU yang menjual BBM industri ke BUMN dengan harga di bawah Pertamina. Padahal, INU tersebut bukan importir. Lalu, dari mana INU tersebut mendapatkan BBM harga murah? Ini bahaya sekali jika terus dibiarkan, Negara bisa kehilangan potensi PNBP ratusan miliar,” tegas politisi Demokrat asal Kota Medan ini.
Seharusnya, lanjut Hendrik Sitompul, PNPB dari sektor Migas lebih tinggi dari pada sektor Minerba. Namun, kalau yang terjadi adalah sebaliknya maka ada masalah dalam pengawasan atau pembiaran terhadap aktivitas ilegal INU dalam perdagangan minyak.
“Saya sangat fokus pada peningkatan PNBP dari sektor Migas dan Minerba, agar program makan siang dan susu gratis yang diwacanakan oleh Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo-Gibran dapat terealisasi pada tahun 2025,” tegas Hendrik Sitompul.(red/*)
