Jakarta (CN) Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengecek 1.000 peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran tertinggi atau kelas satu. Ia mencurigai banyak konglomerat yang menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat.
Budi menilai seharusnya layanan BPJS Kesehatan hanya untuk masyarakat miskin. Jika banyak orang kaya yang menggunakan BPJS Kesehatan, menjadi tidak tepat sasaran.
“Saya sendiri mau ngomong sama pak Ghufron untuk cek 1.000 orang yang expense-nya di BPJS. Saya mau tarik datanya itu cek PLNnya bayarnya berapa kvA-nya, kalau kvA di atas 6.500 yang pasti orang yang salah.
Saya sering sekali banyak orang orang dibayarin besar banyaknya mohon maaf konglomerat juga,” katanya dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022).
Budi mengatakan pengecekan data 1.000 orang peserta BPJS Kesehatan kelas atas itu bisa melalui NIK, pembayaran listrik, atau limit kartu kredit. Jika misalnya terbukti ada catatan limit kartu kredit Rp 100 juta, maka menurut Budi itu bukan orang yang tepat untuk dibiayai dari BPJS Kesehatan.
“Kalau agak sempat saya ingin minta dewan pengawas BPJS periksa siapa saja top 1.000. Kita lihat siapa yang spending-nya paling banyak, lewat NIK gampang dan listrik atau limit kartu kredit, itu bisa dilihat.
Kalau dia nggak punya kartu kredit aman, kalau limit kartu kreditnya Rp 100 juta, orang itu berarti bukan orang yang tepat kita bayarin,” jelasnya.
Budi menjelaskan, ketidaktepatan sasaran layanan BPJS Kesehatan itulah yang menyebabkan keuangan BPJS Kesehatan negatif. Oleh karena itu, pemerintah membuat program integrasi asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan yang bisa digunakan oleh orang kaya.
“Kerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua ditanggung BPJS khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu, sehingga BPJS bisa kita prioritaskan ke masyarakat tidak mampu,” kata Budi.
Menurutnya, idealnya program BPJS Kesehatan tidak terdapat kelas-kelas seperti sekarang. Lebih baik hanya satu kelas atau standar.
“Saya pelajari kalau BPJS mau dibikin sustainable kelasnya harus standar dan satu, kita melayani seluruh masyarakat Indonesia menggunakan konsep universal health coverage itu standarnya satu, untuk nasabah-nasabah kaya, dia seharusnya bisa menambah dengan kombinasikan iuran jaminan asuransi BPJS dengan swasta, di mana yang bersangkutan harus bayar sendiri,” tutupnya.(dtk)
