Jakarta (CN) Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal realisasi program motor listrik bersubsidi yang lambat. Namun, menurut Agus, pembelian motor listrik di luar program bantuan pemerintah justru naik di atas 100%.
Hal ini berbanding terbalik dengan program pemerintah yang berjalan lambat.
“Yang menariknya yang bisa kami sampaikan, pembelian motor listrik di luar program bantuan pemerintah itu naiknya tinggi sekali, di atas 100%. Tapi program belanja motor listrik melalui program bantuan pemerintah itu berjalan lambat,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).
Atas dasar itu Agus menyebut tidak merasa khawatir terhadap animo masyarakat kepada motor listrik. Apalagi pemerintah sudah menyesuaikan peraturan pembelian motor listrik lewat terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023.
Kini, warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP bisa menerima subsidi Rp 7 juta saat membeli motor listrik. Sebelumnya ada 4 syarat yaitu penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BUPM), penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.
“Jadi saya tidak khawatir sama sekali dengan animo masyarakat membeli motor listrik. Oleh sebab itu kriteria dan persyaratannya kita sesuaikan. Kita buka hanya satu NIK boleh beli 1 motor listrik,” jelasnya.
Adapun tahun depan Kementerian Perindustrian menyiapkan Rp 350 miliar untuk bantuan pembelian 50 ribu motor listrik. Agus optimis realisasinya bisa di atas 95%.
“Pertanyaannya bagaimana dengan tahun depan? Saya kira kalau bicara Rp 350 miliar tahun depan Insyaallah itu bisa kami serap dengan baik. Bisa di atas 95%, bisa serap untuk 50 ribu motor kalau tidak salah,” imbuhnya.
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyoroti realisasi anggaran motor listrik yang baru mencapai 0,11% per akhir Agustus 2023. Padahal anggaran untuk 200 ribu motor listrik yang disiapkan adalah Rp 1,4 triliun.
“Ada catatan saya terkait program motor listrik. Jadi kami melihat di dalam evaluasi penyelenggaraan tahun anggaran 2023, penyerapan dari anggaran motor listrik ini baru 0,11% dari yang dianggarkan Rp 1,4 triliun,” bebernya.
Ia juga menanyakan evaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap program ini. Sebab jika realisasinya hingga akhir tahun masih di bawah 50%, hal itu dianggap tidak berhasil menurut prinsip-prinsip penganggaran.(dtk)
