Destry menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah secara optimal dengan berpedoman pada prinsip 3 I plus S, yakni impactful, inklusif, integratif melalui sinergi Merah Putih demi mewujudkan Indonesia maju.
Menghadapi dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian dan kondisi higher for longer, Destry menegaskan prioritas utama kebijakan BI, yakni menjaga stabilitas ekonomi guna memperluas ruang pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk upaya dalam menjaga inflasi.
” Kita akan mengupayakan stabilitas, dan tentunya untuk mencapai stabilitas kita bisa bekerja sama, jadi tidak dengan Bank Indonesia sendiri, kita bisa mengajak tentunya bersama dengan sinergi Merah Putih itu,” ujar Destry dalam konferensi pers di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Pembagian Tugas
Terkait pembagian tugas di Bank Indonesia (BI), Destry menjelaskan sistem pembidangan di BI memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lembaga lain, seperti OJK atau LPS yang mengenal posisi kepala eksekutif dengan bidang yang sangat khusus.
Destry menjelaskan di BI ada enam Anggota Dewan Gubernur (ADG) yang masing-masing menjadi pengampu pada bidang satuan kerja tertentu. Namun, hal tersebut tidak berarti seluruh keputusan berada di tangan ADG pengampu saja. Keputusan tertinggi di BI tetap berada di dalam forum Rapat Dewan Gubernur (RDG).
” Jadi, siapapun pembidangan ini kita biasanya akan bahas lagi, karena kita itu biasanya suka putar. Jadi, bisa saja sekarang dia pegang bidang, misalnya kayak sekarang saya pegang ekonomi syariah, nanti ke depan mungkin bisa Pak Solikin pegang ekonomi syariah atau juga pegang bidang-bidang lain yang selama ini saya pegang, bisa juga nantikan Ibu Aida juga pegang itu, apakah UMKM ataupun kebijakan lainnya. Jadi, pembidangan itu sebenarnya sesuatu hal yang fluid, jadi dia bisa kita putar,” beber Destry.
Sebelumnya, Destry mengatakan langkah pertama usai dilantik menjadi Gubernur BI, yakni mengumpulkan Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI untuk membagi fokus pembidangan tugas.
“Kita kan harus duduk bersama dulu, semua ADG lengkap kita. Kita pembagian bidang dulu nih, karena kalau di Bank Indonesia kan masing-masing ADG punya bidang-bidang yang akan dibawahi,” kata Destry usai rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Destry menjelaskan penetapan struktur pembidangan ini penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di BI dapat langsung berjalan efektif. Meski tentu dalam pelaksanaannya pembagian fokus pembidangan tugas ini dapat berganti sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada.
” Itu sifatnya nggak statis. Karena nanti kita bisa akan tukar, berapa tahun sekali mungkin kita tukar. Jadi misalnya pembidangan tuh kayak ‘oh siapa yang pegang kebijakan ekonomi moneter, siapa yang makroprudensial, siapa yang pendalaman pasar keuangan’, dan seterusnya,” jelasnya. (dtk)
